PSMTI, Sumbangan Positif untuk Demokratisasi di Indonesia

Written by
HiomerahPaguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) merupakan organisasi kemasyarakatan Tionghoa terbesar yang berdiri setelah runtuhnya Orde Baru. Ia banyak memberikan sumbangan positif untuk demokratisasi di Indonesia.

Dideklarasikan di Jakarta pada 28 September 1998, PSMTI adalah sebuah organisasi sosial etnis Tionghoa pertama pasca-Soeharto yang memiliki anggota berlatar pendidikan Tionghoa dan Indonesia.

Pendirian organisasi ini dilatarbelakangi terjadinya kerusuhan pada Mei 1998 yang menyasar warga Tionghoa sebagai korbannya. Kala itu, para tokoh masyarakat Tionghoa menyadari ada akar masalah yang perlu didialogkan dan diselesaikan.

Mengutip psmti.org, kemudian muncul pemikiran untuk membuat sebuah wadah yang kompeten untuk menampung dan menyalurkan aspirasi serta didialogkan dengan pemerintah, DPR, dan golongan masyarakat. Tujuannya untuk menemukan akar masalah dan menyelesaikan sebaik-baiknya.

Sebuah acara pengukuhan dan pelantikan pengurus PSMTI Pusat beberapa waktu lalu (foto: ist).

Hasilnya, disepakati untuk mendaklarasikan sebuah organisasi sosial etnis Tionghoa yang diberinama PSMTI. Waktu itu ada 14 orang deklarator, di antaranya Anton Haliman (alm), Drs. Eddy Sadeli SH, dan Brigjen (Purn) Tedy Jusuf.

Upacara deklarasi dihadiri lebih dari 1000 orang dan ditandai dengan penandatanganan Piagam Pendirian oleh 88 marga Tionghoa yang ada di Indonesia. PSMTI mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Sospol Depdagri No. 132 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998.

Brigjen (Purn) Tedy Jusuf terpilih sebagai Ketua Umum PSMTI yang pertama. Sebagai ketua umum, Tedy menyatakan bahwa asimilasi telah gagal dan oleh karenanya integrasi sosial lebih sesuai bagi persatuan nasional.

Menurut Margaretha Andyana dalam skripsinya yang berjudul “Sejarah dan Peranan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Cianjur” (UK Maranatha, 2014) , PSMTI terpanggil untuk menginventarisasi budaya Tionghoa Indonesia yang masih hidup dan terpelihara dalam masyarakat Tionghoa.

“Budaya Tionghoa merupakan budaya yang luhur dan patut utuk dilestarikan, maka dari itu PSMTI didirikan,” tulis Margaretha.

Dalam sejarah perkembangannya PSMTI banyak memberikan sumbangan positif untuk demokratisasi di Indonesia. Misalnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, PSMTI mengusulkan kepada pemerintah untuk merubah istilah ‘orang Indonesia asli’ pada Pasal 6 UUD ’45.

Taman Budaya Tionghoa di TMII, yang pendiriannya diprakarsai oleh PSMTI. (foto: ist)

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1–9 November 2001 menyepakati perubahan itu. Menghilangkan kata-kata ‘orang Indonesia asli’ dalam Pasal 6 ayat 1.

PSMTI juga ikut andil dalam kebijakan pemerintah menetapkan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional.  Usulan PSMTI soal ini merupakan hasil Musyawarah Nasional I di Batam, 28 Nopember s/d 1 Desember 2000.

Pada Rakernas III 2002 di Jakarta, PSMTI juga menghasilkan sebuah tuntutan. Menuntut hak kesetaraan bagi orang Tionghoa, dan penghapusan peraturan yang diskriminatif,  termasuk penghapusan SBKRI.

Sebagai mandat Munas II di Denpasar pada 2003, PSMTI berhasil menyukseskan pembangunan Taman Budaya Tionghoa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Pembangunan taman ini dimulai pada 8 November 2006 sekaligus peresmian pintu gerbangnya.

PSMTI yang berpusat di Jakarta terus berkembang dengan pendirian cabang-cabang, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota di seluruh daerah di Indonesia. Termasuk di Jawa Timur, yang kepengurusan tingkat propinsinya berdiri pada 2000.

Di propinsi ini, PSMTI dirintis dan didirikan, salah satunya oleh HM. Yos Sutomo yang akhirnya terpilih sebagai ketua yang pertama. Setelah Yos Sutomo, estafet kepemimpinan PSMTI Jatim berpindah ke  Dr. Ec. Yudi Sugiharto dan berlanjut ke Karno Harto Limanjaya, ketua saat ini.

Ketua PSMTI Jatim pertama, HM Yos Soetomo dan Menkumham Andi Matalata saat penyerahan piagam kewarganegaraan di Surabaya beberapa tahun lalu.

Pada 28 November 2020 ini, PSMTI Jawa Timur akan menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Musprov) IV di Tuban. Salah satu agenda utamanya adalah memilih ketua baru yang akan memimpin PSMTI Jawa Timur selama 4 tahun ke depan.

“Sekarang kita sampai pada penghujung periode kepemimpinan Bapak Karno Harto Limanjaya yang akan ditutup dengan Musyawarah Propinsi Jawa Timur,” jelas Ketua Pelaksana Musprov IV PSMTI Jawa Timur, Iryanto Susilo. HK

1 2 3

Article Tags:
Article Categories:
Hobi & Komunitas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares